INAKI Jabar 2026–2029 Resmi Dikukuhkan, Diminta Berdampak Positif

KdmChannel.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Pengurus Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) Wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2026–2029 resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman di Aula Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Rabu, 30 September 2026.

Prosesi tersebut menandai dimulainya masa kerja kepengurusan baru yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas profesi, kualitas analisis, jejaring pengetahuan, serta kontribusi profesi dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

Read Also

10 hour ago

Sejarah Kabupaten Garut : Dari Limbangan hingga Menjadi Kota Intan

48 admin

Momentum ini berlangsung ketika pemerintah membutuhkan rekomendasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga teruji, relevan, dan mampu menjawab persoalan masyarakat secara terukur.

Hadir dalam pengukuhan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat M.

Taufiq Budi Santoso selaku Pembina INAKI Jawa Barat, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INAKI Imam Gunarto, jajaran pengurus wilayah, para Analis Kebijakan, serta unsur perguruan tinggi yang tergabung dalam jejaring dan Dewan Pakar.

Read Also

20 hour ago

Bandung Jadi Destinasi Kuliner : Legendaris, Kreatif & Ramah Kantong

65 admin

Herman dalam arahannya menempatkan kepemimpinan sebagai kemampuan penting bagi Analis Kebijakan pada setiap jenjang.

Jabatan fungsional, menurut dia, tidak semestinya membuat seorang analis hanya menunggu instruksi atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat administratif.

Analis dituntut proaktif membaca persoalan, memahami konteks, menguji data, melihat konsekuensi pilihan, dan berani menyampaikan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Herman mendorong perubahan budaya kerja dari human doing menuju human being, serta dari pola berbasis tugas menuju pola berbasis peran.

Pesan tersebut menegaskan bahwa kualitas aparatur tidak semata-mata diukur dari banyaknya pekerjaan yang selesai, melainkan dari nilai yang dihasilkan bagi organisasi dan masyarakat.

Dalam konteks analisis kebijakan, nilai itu dapat berupa ketepatan diagnosis masalah, kejernihan pilihan intervensi, kemampuan membaca risiko, kualitas komunikasi rekomendasi, serta kesanggupan memantau apakah suatu kebijakan benar-benar bekerja.

Ketua INAKI Jawa Barat Dewi Sartika membawa agenda substantif: mendorong hasil analisis menjadi policy insights yang dapat digunakan pengambil keputusan.

Gagasan tersebut penting karena dokumen analisis tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Produk profesi harus memiliki keterhubungan dengan kebutuhan pembangunan, menjelaskan persoalan secara ringkas namun tajam, menyajikan bukti yang dapat diuji, serta menawarkan alternatif yang dapat dibandingkan berdasarkan manfaat, biaya, risiko, dan kapasitas pelaksanaan.

Dalam kerangka itu, analis kebijakan idealnya hadir sejak persoalan dirumuskan, bukan hanya ketika rancangan keputusan sudah hampir selesai.

Mereka perlu membangun komunikasi dengan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta kelompok yang akan menerima dampak kebijakan.

Cara kerja semacam ini membuat analisis lebih kaya sekaligus membuka ruang koreksi.

Kebijakan publik pada akhirnya bukan produk satu meja, melainkan hasil proses yang membutuhkan data, pengetahuan, pengalaman lapangan, pertimbangan etika, serta pemahaman terhadap kepentingan yang beragam.

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian OECD mengenai evidence-informed policy-making.

OECD menilai pemerintah membutuhkan kemampuan untuk memahami, memperoleh, menilai, menggunakan, dan menerapkan bukti, sekaligus membangun interaksi dengan pemangku kepentingan dan mengevaluasi hasil kebijakan.

Lembaga itu juga mengingatkan bahwa bukti bukan satu-satunya faktor dalam keputusan publik.

Etika, nilai, kepentingan masyarakat, kondisi ekonomi, serta pertimbangan politik tetap harus dipertimbangkan secara transparan dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, urgensi itu juga terlihat dari perkembangan kelembagaan profesi analis.

INAKI mencatat organisasi tersebut didirikan melalui akta notaris pada 13 Februari 2025, kemudian mengalami perubahan nama dan disahkan Kementerian Hukum pada 11 Juni 2025.

Lembaga Administrasi Negara selanjutnya mengesahkan pendirian INAKI melalui keputusan pada 3 Juli 2025, sedangkan pengukuhan pada 4 Juli 2025 ditetapkan sebagai hari lahir perkumpulan.

INAKI menyebut dirinya sebagai wadah tunggal organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, dengan keanggotaan yang juga terbuka bagi ASN non-JFAK, akademisi, dan praktisi kebijakan publik.

Jejak awal organisasi itu memperlihatkan bahwa pengembangan profesi tidak berhenti pada pembentukan struktur.

INAKI menjalankan program diskusi kebijakan, bedah policy brief, kuliah umum, seminar nasional, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kompetensi.

Pada 2025, organisasi tersebut juga mempublikasikan prosiding yang memuat 30 policy brief hasil pelatihan anggota melalui kolaborasi dengan LAN RI dan SKALA.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan upaya membangun ekosistem belajar yang mempertemukan praktisi, pemerintah, akademisi, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap kualitas kebijakan.

Imam Gunarto, yang hadir sebagai Ketua Umum DPP INAKI dalam pengukuhan Jawa Barat, sebelumnya tercatat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan kolaborasi pelayanan publik Kementerian PANRB pada 2025.

Rekam kegiatan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan INAKI tidak hanya berkutat pada urusan internal organisasi, tetapi juga masuk dalam forum yang membahas perbaikan layanan dan penggunaan pengetahuan untuk pemerintahan.

Sementara itu, Dewi Sartika kini memikul mandat kepemimpinan wilayah untuk menghubungkan agenda nasional organisasi dengan kebutuhan spesifik Jawa Barat.

Adapun M. Taufiq Budi Santoso memiliki hubungan profesional yang panjang dengan tata kelola pemerintahan Jawa Barat.

Ia pernah menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat sebelum Herman Suryatman dilantik sebagai Sekda definitif pada April 2024, dan kini hadir sebagai Kepala BP2D sekaligus Pembina INAKI Jawa Barat.

Posisi tersebut membuat keberadaan unsur riset dan pengembangan di sekitar organisasi analis menjadi strategis, terutama untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah daerah dengan kapasitas kajian.

Herman sendiri dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada 1 April 2024 oleh Penjabat Gubernur Bey Machmudin.

Sebelum menduduki posisi tersebut, Herman pernah menjadi Penjabat Bupati Sumedang setelah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

Rekam karier itu memperlihatkan pengalaman birokrasi yang bersentuhan dengan koordinasi pemerintahan daerah.

Dalam konteks pengukuhan INAKI, latar tersebut memperkuat pesan bahwa analis kebijakan perlu memahami bukan hanya teori, tetapi juga mekanisme birokrasi, keterbatasan anggaran, kapasitas pelaksana, dan kebutuhan warga.

Tantangan profesi juga berubah mengikuti regulasi. Pada Januari 2026, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2026 mulai berlaku dan mencabut Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis uji kompetensi JFAK.

Regulasi baru tersebut mengatur uji kompetensi jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

Perubahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan karier dan kompetensi aparatur terus bergerak, sehingga organisasi profesi perlu membantu anggotanya memahami perkembangan aturan serta menyiapkan kemampuan yang relevan.

Peraturan LAN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan juga menempatkan Analis Kebijakan dalam mekanisme pengukuran kualitas kebijakan pada instansi pemerintah.

Kehadiran instrumen tersebut penting karena kualitas kebijakan perlu dinilai melalui proses yang dapat ditelusuri, bukan sekadar persepsi.

Bagi INAKI Jawa Barat, perkembangan regulasi semacam ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas anggota dalam merancang indikator, membaca bukti, mengolah masukan, dan menerjemahkan hasil evaluasi menjadi rekomendasi perbaikan.

Dari perspektif akademik, Hendarman, Ketua Dewan Pakar JFAK INAKI sekaligus dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, dalam tulisannya pada awal 2026 menekankan bahwa publik membutuhkan kebijakan yang rasional, berbasis analisis, dan mampu menjelaskan dirinya.

Pandangan tersebut memberi konteks bahwa pekerjaan analis bukan sekadar menghasilkan naskah, melainkan membantu pemerintah membangun alasan yang kuat atas pilihan kebijakannya.

Pada saat yang sama, analisis harus terbuka terhadap kritik agar tidak berubah menjadi pembenaran keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

Kebutuhan terhadap kapasitas tersebut bukan hanya isu Jawa Barat. Pada Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Balangan mencatat ASN daerahnya meraih peringkat pertama nasional dalam Kompetisi Policy Brief Nasional 2026 yang diselenggarakan INAKI.

Prestasi itu dipuji karena policy brief dinilai perlu berbasis data, bukti empiris, terukur, berorientasi pelayanan publik, dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menyusun analisis dapat berkembang di berbagai daerah apabila terdapat pembinaan, kompetisi sehat, akses pengetahuan, dan ruang untuk menguji gagasan.

Jawa Barat memiliki ruang yang luas untuk menerapkan pendekatan tersebut karena persoalan pembangunan di provinsi ini sangat beragam, mulai dari transportasi, lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, tata ruang, hingga pelayanan publik.

Setiap persoalan membutuhkan diagnosis berbeda dan tidak dapat diselesaikan dengan satu resep.

Di sinilah analis kebijakan dapat memberi nilai tambah melalui pemetaan masalah, pembandingan opsi, pengujian dampak, konsultasi pemangku kepentingan, serta evaluasi setelah kebijakan berjalan.

Kepengurusan INAKI Jawa Barat periode 2026–2029 demikian menghadapi pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalankan agenda organisasi.

Tantangan utamanya adalah membangun profesi yang dipercaya karena kualitas, integritas, dan manfaat.

Pertukaran pengetahuan perlu dibuat rutin, jejaring perguruan tinggi perlu diperkuat, pengalaman antarinstansi perlu dibagikan, dan hasil analisis perlu dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami pimpinan maupun masyarakat.

Inovasi digital dan pemanfaatan data juga harus digunakan untuk mempercepat pembelajaran tanpa mengorbankan ketelitian.

Keberhasilan organisasi nantinya layak diukur dari indikator: meningkatnya kompetensi anggota, bertambahnya kolaborasi, membaiknya kualitas produk analisis, seringnya rekomendasi digunakan, dan hadirnya evaluasi terhadap dampak kebijakan.

Jika standar itu dijaga, INAKI Jawa Barat dapat menjadi ruang profesional yang mendorong analis berani berpikir kritis, bekerja kolaboratif, serta menyampaikan rekomendasi secara objektif.

Amanah periode 2026–2029 menuntut konsistensi agar semangat organisasi diterjemahkan menjadi praktik kerja sehari-hari.

Analis kebijakan perlu tetap dekat dengan data, terbuka terhadap kritik, memahami suara publik, dan mampu menjelaskan manfaat serta risiko setiap pilihan.

Pemerintah daerah pun membutuhkan ruang yang sehat untuk menerima masukan profesional tanpa kehilangan kewenangan dalam menentukan keputusan.

Di titik itulah pesan pengukuhan INAKI Jawa Barat memperoleh makna yang lebih luas. Dari human doing menuju human being, dari sekadar tugas menuju peran, dan dari dokumen menuju policy insights, profesi Analis Kebijakan didorong untuk hadir sebagai bagian penting dari upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, responsif, dan berdampak bagi masyarakat Jawa Barat. | KdmChannel.Com | */Redaksi | *** |