Sidang Korupsi Disdik Beltim, Hendry Didakwa Terima Rp14,9 Juta
Foto ; repro/dok/bangkapos* KdmChannel.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Perkara dugaan korupsi pengadaan langsung belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Disdik Beltim) mulai bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Selasa (20/10/2026).
Dalam sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Hendry Yadha Noviandry, A.Md., memperkaya diri sebesar Rp14,9 juta melalui dugaan keterlibatannya dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan pengadaan, termasuk membantu penyedia menyiapkan dokumen administrasi dan pencairan pembayaran.
Dakwaan terhadap Hendry dibacakan JPU Bimo Aji Santoso, S.H., dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2026/PN Pgp.
Persidangan tersebut berlangsung bersamaan dengan pemeriksaan perkara yang menjerat Dedy Wahyudi, S.Kom. bin Jaharan, dalam perkara Nomor 30, serta Indra Wijaya, S.I.Kom. bin almarhum Beri Dul, dalam perkara Nomor 31.
Dalam uraian dakwaannya, jaksa menyebut Hendry diduga melakukan perbuatan tersebut sendiri maupun bersama-sama dengan Dedy dan Indra.
Namun, seluruh uraian itu masih merupakan tuduhan yang harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan. Status hukum masing-masing terdakwa harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hendry diketahui bertugas sebagai Pengelola Data Sarana dan Prasarana pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Disdik Belitung Timur.
Menurut dakwaan yang disampaikan di persidangan, perannya antara lain membantu penyedia memasukkan penawaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), mempersiapkan dokumen serah terima pekerjaan atau provisional hand over (PHO), serta menyiapkan berkas yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran.
Jaksa juga mendalilkan bahwa Hendry menerima imbalan uang dari penyedia atas bantuan dalam menyiapkan dokumen pencairan tersebut.
Nilai yang disebut dalam dakwaan sebagai dugaan memperkaya diri Hendry mencapai Rp14,9 juta.
Rincian mengenai sumber pembayaran, jumlah transaksi, identitas penyedia yang memberikan imbalan, serta kaitannya dengan setiap paket pekerjaan perlu dicermati berdasarkan dokumen dakwaan lengkap dan keterangan yang muncul selama persidangan.
Sementara itu, Dedy Wahyudi pada Tahun Anggaran 2024 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Disdik Beltim.
Dalam dakwaan, ia disebut menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun Indra Wijaya saat itu menjabat Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Keterlibatan ketiga terdakwa dalam rangkaian perkara yang disidangkan secara bersamaan menjadi bagian penting dari proses penelusuran tanggung jawab masing-masing pihak.
Meski demikian, penyebutan jabatan dan dugaan peran dalam dakwaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan pidana.
Pengadilan perlu menilai bukti, hubungan tindakan para terdakwa dengan pekerjaan yang dipersoalkan, serta unsur tindak pidana yang didakwakan kepada setiap orang.
Kasus ini menyoroti pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama pengadaan langsung yang tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan.
Mekanisme pengadaan langsung bukan berarti pekerjaan dapat diberikan tanpa persyaratan, tanpa dokumentasi, atau tanpa pertanggungjawaban.
Setiap proses harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, spesifikasi pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, kewajaran harga, bukti pelaksanaan, serta dokumen pembayaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
LPSE merupakan sarana elektronik untuk mendukung proses pengadaan pemerintah.
Penggunaan sistem elektronik dapat membantu memperkuat transparansi dan jejak administrasi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kejujuran pengguna, validitas dokumen, serta pengawasan terhadap proses yang berlangsung.
Apabila seseorang memasukkan penawaran atau mengelola dokumen atas nama pihak lain, tindakan tersebut perlu dinilai berdasarkan kewenangan, prosedur, dan konteksnya.
Tidak setiap bantuan administratif otomatis merupakan tindak pidana; penilaian hukum bergantung pada fakta dan unsur yang terbukti.
Dokumen PHO juga memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah.
Secara umum, dokumen serah terima sementara digunakan untuk mencatat bahwa pekerjaan telah mencapai tahap yang dinyatakan selesai dan diserahkan sesuai prosedur kontrak.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari administrasi yang membantu memastikan pekerjaan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan sebelum tahapan lanjutan dilakukan.
Karena itu, keakuratan dokumen serah terima dan pencairan anggaran merupakan aspek mendasar dalam pengawasan belanja modal.
Dokumen harus mencerminkan keadaan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administratif.
Apabila terdapat perbedaan antara laporan administrasi dan kondisi fisik di lapangan, perbedaan itu perlu diperiksa melalui bukti, keterangan pihak terkait, serta pemeriksaan teknis yang relevan.
Dalam perkara pengadaan pemerintah, pembuktian juga perlu menjawab apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan, apakah volume dan spesifikasinya sesuai, apakah pembayaran didasarkan pada dokumen yang sah, serta apakah terdapat hubungan antara tindakan terdakwa dan kerugian atau keuntungan yang dipersoalkan.
Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, bukan melalui asumsi atau penilaian sepihak.
Dugaan penerimaan imbalan oleh pihak yang membantu penyedia menyiapkan dokumen pencairan juga perlu diuji secara terperinci.
Persidangan perlu mengungkap tujuan pemberian uang, hubungan antara pemberian tersebut dan kewajiban jabatan, serta apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan.
Keterangan saksi, dokumen transaksi, bukti komunikasi, dan dokumen pengadaan dapat menjadi bagian dari pemeriksaan sepanjang diajukan secara sah dan relevan.
Pada saat yang sama, proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah.
Para terdakwa berhak mengetahui tuduhan yang ditujukan kepada mereka, mengajukan pembelaan, menanggapi alat bukti, serta memperoleh pemeriksaan yang adil.
Pemberitaan yang bertanggung jawab perlu membedakan secara tegas antara fakta persidangan, isi dakwaan jaksa, keterangan saksi, pendapat ahli, dan kesimpulan hakim.
Bagi masyarakat Belitung Timur, perkara ini penting diperhatikan karena anggaran pendidikan berkaitan langsung dengan kualitas layanan publik.
Belanja modal gedung dan bangunan pada dasarnya ditujukan untuk mendukung tersedianya sarana yang menunjang kegiatan pendidikan dan administrasi.
Pengelolaannya harus memastikan bahwa dana publik menghasilkan manfaat nyata, sesuai kebutuhan, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pengawasan pengadaan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Perangkat daerah perlu menjalankan pengendalian internal secara konsisten, sementara pemeriksaan oleh lembaga pengawas dan auditor harus diarahkan untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini.
Masyarakat juga dapat berperan dengan menyampaikan informasi yang relevan melalui saluran resmi, tanpa menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi atau membuka informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
Perbaikan tata kelola dapat dilakukan melalui pemisahan kewenangan yang jelas, pemeriksaan silang terhadap dokumen, pencatatan transaksi yang tertib, verifikasi hasil pekerjaan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan.
Digitalisasi pengadaan perlu diiringi dengan pengendalian akses dan pemeriksaan atas keaslian dokumen agar teknologi tidak hanya menjadi sarana administrasi, tetapi juga mendukung akuntabilitas.
Dalam menilai perkara ini, publik juga perlu membedakan dugaan memperkaya diri, kerugian keuangan negara, dan unsur tindak pidana lain yang mungkin tercantum dalam dakwaan.
Ketiganya tidak dapat diperlakukan sebagai istilah yang selalu memiliki arti sama.
Nilai Rp14,9 juta yang disebut dalam dakwaan terhadap Hendry merupakan angka yang dikaitkan jaksa dengan dugaan memperkaya diri, bukan otomatis jumlah kerugian negara dalam keseluruhan perkara.
Besaran kerugian negara, jika didakwakan, harus merujuk pada uraian resmi dan pembuktian yang relevan.
Informasi mengenai pasal-pasal yang didakwakan, nilai total paket pengadaan, jumlah penyedia yang terlibat, rincian pekerjaan, serta ada atau tidaknya hasil audit kerugian negara belum tercantum dalam bahan awal yang tersedia.
Karena itu, rincian tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan uraian singkat perkara. Dokumen dakwaan lengkap dan keterangan resmi dari persidangan diperlukan untuk menyajikan gambaran hukum yang lebih utuh.
Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2026/PN Pgp terhadap Hendry, bersama perkara Dedy dan Indra, kini memasuki tahapan persidangan.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pemeriksaan alat bukti dan saksi, tanggapan para terdakwa melalui penasihat hukum, serta penilaian majelis hakim terhadap seluruh fakta yang terungkap.
Persidangan ini diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan penyimpangan dalam pengadaan langsung belanja modal gedung dan bangunan di lingkungan Disdik Beltim.
Pada akhirnya, proses hukum yang transparan, objektif, dan berlandaskan bukti diperlukan bukan hanya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik dan pelayanan pendidikan.
Bagi pemerintah daerah, kasus ini menjadi pengingat bahwa tertib administrasi harus berjalan beriringan dengan integritas dan pengawasan yang efektif.
Bagi masyarakat, mengikuti perkembangan persidangan melalui informasi resmi merupakan langkah yang lebih konstruktif dibandingkan menyimpulkan kesalahan sebelum putusan dijatuhkan.
Kepastian hukum dan akuntabilitas publik harus sama-sama dijaga agar penanganan perkara dapat memberikan kejelasan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola ke depan. | KdmChannel.Com | */Redaksi | *** |
Related posts
Latest Post
Latest Post
Latest Post
Gallery Post
No Comments